Fadli Zon Dapatkan Tugas Baru dari Prabowo Subianto di Era Jokowi


Pemerintahan kedua Jokowi sebagai Presiden terpilih, Fadli Zon yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra mendapatkan tugas baru dari Prabowo Subianto selaku Ketua Umum Partai Gerindra.

 "Pak Prabowo sudah menyampaikan akan menyiapkan posisi dan tugas-tugas baru bagi Pak Fadli Zon," kata Ketua DPP Gerindra, Ahmad Riza Patria di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/10/2019).

 Namun dirinya tidak menyebutkan dengan jelas apakah nantinya Fadli Zon akan menjabat jadi menteri atau tidak. Terkait kabinet merupakan hal prioregatif Presiden Jokowi, sambungnya.

 Tidak hanya memperjuangkan kepentingan partai, namun Fadli Zon juga memperjuangkan kepentingan bangsa Indonesia. Maka dari itu Fadli Zon adalah contoh kader Gerindra yang terbaik.

 "Terkait dengan menteri itu kewenangan dari Pak Jokowi, kami tidak pada posisi meminta-minta atau menawar-nawarkan di mana dan siapa," jelasnya.

 Ia mengatakan, Gerindra memiliki bnyak kader potensial yang bisa menduduki posisi Menteri.

 "Tentu partai Gerindra punya kader-kader terbaik siapa orangnya di mana nanti Pak Prabowo yang lebih tahu," pungkasnya.

 Menurutnya, setelah tidak menjadi Wakil Ketua DPR, Fadli Zon sekarang sibuk menjadi narasumber baik itu di dalam dan luar negeri.

 Pada acara Rapimnas dan Apel Kader Gerindra di Hambalang, Bogor, Jawa Barat kemarin Prabowo memuji Fadli Zon sebagai kader terbaik Gerindra.
"Saya kira Pak Fadli adalah contoh kader Partai Gerindra yang terbaik dan selalu berjuang untuk, tidak hanya kepentingan partai tapi bagi bangsa," pungkasnya.

 Sumber: Akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Bambang Brodjonegoro: Transportasi Publik Harus Segera Dibangun

Image
Menjadi salah satu hal yang penting dalam perencanaan pembangunan awal suatu kota, Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan dalam mebangun ibu kota harus sesegeranya diikuti dengan membangun fasilitas transportasi publik. Bambang menuturkan pengganti Ibu Kota Jakarta bernasib sama dengan kota-kota lainnya yang telat untuk membangun sarana transportasi publik. "Jangan kita ulangi kesalahan yang kita lakukan sekarang, di mana kita baru sibuk mencari solusi publik transportasi ketika kota sudah padat dan lahan tidak tersisa untuk membangun apapun," ucapnya dalam Dialog Nasional III: Pemindahan Ibu Kota Negara di Bappenas, Jakarta, Kamis (1/8/2019). Karena dikatakan oleh Bambang Brodjonegoro, telatnya pembangunan transportasi publik tersebut akan menjadikan anggaran biayanya menjadi lebih mahal. Hal tersebut diharapkan oleh dirinya nantinya bisa menjadi contoh dalam perencanaan awal pembangunan transportasi publik. "Di sini semua akan menjadi mahal. Apakah...
Read more

KPU: Rekapitulasi Suara Tingkat Nasional Tidak Bisa Dilakukan Sekarang

Image
Perhitungan suara tingkat nasional Pemilu 2019 hari ini dipaparkan belum bisa di rekapitulasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Karena rekap di tingkat kabupaten/kota dan provinsi belum selesai. "Memang jadwalnya sudah bisa sekarang, tapi ada beberapa kabupaten/kota dan provinsi yang belum selesai," ucap Komisioner KPU Ilham Saputra di kantor KPU RI, Jl Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (25/4/2019). Sampai detik ini, sudah ada sejumlah kecamatan yang menyelesaikan rekapitulasi, tutur Ilham. Tetapi proses rekapitulasi masih terus berlangsung dibanyak kecamatan. Ilham mengatakan, rekapitulasi nasional baru akan dimulai setelah rekap berjenjang di tingkat provinsi, kecamatan, kabupaten/kota selesai. "Kan range-nya panjang, kalau kemudian di kabupaten/kota belum selesai, di provinsi belum selesai, kita tunggu, sampai kemudian ada provinsi yang sudah selesai," tuturnya. Sebagaimana diketahui, rekapitulasi nasional ini dilakukan secara berjenjang mulai dar...
Read more

Apakah SBY Dalang Dibalik Kasus Century?

Image
Apakah SBY Dalang Dibalik Kasus Century? Permasalahan tentang pencurian uang Bank Century kembali muncul ke permukaan setelah artikel yang dikeluarkan oleh media daring Asia Sentinel menyebutkan adanya konspirasi pencurian uang negara sampai USD 12 miliar, pada masa Susilo Bambang Yudhoyono masih menjabat. Artikel yang buat oleh Asia Sentinel, John Berthelsen, menyebabkan perseturuan antara Andi Arief dan Mukhamad Misbakhun . Andi menuduh Misbakhun bahwa dirinya terlibat dalam berita media asing. “Saya bebas murni pada tahun 2012. Di putusan PK tersebut, sangat jelas dibatalkan semua putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Kasasi sehingga semua putusan yang menghukum saya di batalkan dan nama baik saya sudah direhabilitasi lewat putusan pengadilan tingkat PK tersebut,” kata Misbakhun dalam ketarangan yang diterima AKURAT.CO, Kamis (13/9). Misbakhun juga menegaskan, dalam kasus penahanannya dulu tidak ada kaitannya dengan kasus Bank Century. Misbakhun j...
Read more